PRINSIP PELAKSANAAN PENDAPATAN
Posted in: Pendidikan

PRINSIP PELAKSANAAN PENDAPATAN

PRINSIP PELAKSANAAN PENDAPATAN

PRINSIP PELAKSANAAN PENDAPATAN
PRINSIP PELAKSANAAN PENDAPATAN

Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah [kecuali untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)].

Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah

Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran (kecuali untuk BLUD)

PRINSIP PELAKSANAAN BELANJA

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah (kecuali untuk pengeluaran belanja wajib dan belanja bersifat mengikat).

Pembayaran atas beban APBD hanya dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD .

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Definisi Dokumen Penatausahan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran yaitu PPTK/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

TUGAS BENDAHARA DALAM PENGELUARAN KAS UP:

meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

TUGAS KUASA BUD DALAM PENGELUARAN KAS:

meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sumber : https://student.blog.dinus.ac.id/blogtekno/seva-mobil-bekas/