Hadir di Indonesia, Netflix Didesak Miliki BUT

Hadir di Indonesia, Netflix Didesak Miliki BUT

Hadir di Indonesia, Netflix Didesak Miliki BUT

Hadir di Indonesia, Netflix Didesak Miliki BUT
Hadir di Indonesia, Netflix Didesak Miliki BUT

Keberadaan Netflix terus menjadi polemik. Layanan video on-demand

itu disebut menampilkan konten yang melanggar asusila. Tentunya hal ini tak sesuai dengan payung hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain konten, regulasi di Indonesia juga mengatur perusahaan asing yang memasuki Tanah Air. Adapun pemerintah sendiri telah menggeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 35/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menyebut kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau orang asing yang berbisnis di Indonesia, baik itu perusahaan konvensional maupun yang beroperasi secara digital.

Sayangnya, Netflix tak melakukan hal itu. Meski sudah masuk ke Tanah Air

sejak 2016 lalu, layanan on-demand itu masih saja melanggar. Melihat hal ini, Angung Suprio, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, mengungkapkan bahwa Netflix perlu membangun BUT di Indonesia.

Agung Suprio terkait Netflix Indonesia

Menurutnya, Pemerintah dengan mudah bisa berkoordinasi, jika Netflix memiliki BUT di Tanah Air.

Agung menegaskan langkah ini guna Netflix tunduk kepada otoritas penyiaran di Indonesia.

“Berkepentingan agar bagaimana dia (Netflix) tunduk kepada penyiaran, otoritas penyiaran di Indonesia (KPI),” ujarnya, dalam forum diskusi Netlix di jakarta, Kamis (18/01).

Baca juga: Kominfo Diminta Blokir Konten Negatif di Netflix

Lebih lanjut, Agung menjelaskan nantinya jika terbukti melanggar konten di Indonesia, KPI dengan mudah bisa menegurnya.

Sementara itu, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh Danny Buldiansyah selaku Dewan Pengawas Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Menurutnya, kehadiran OTT asing seperti Netflix setidaknya ada kantor perwakilannya di Indonesia.

 

Baca Juga :