LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) POLITIK

LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) POLITIK

LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) POLITIK

LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) POLITIK
LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) POLITIK

Latar Belakang

Ketika reformasi digulirkan, maka besar harapan rakyat Indonesia akan memasuki tahap yang penting dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Wajar saja apabila harapan itu muncul dan menjadi salah satu agenda reformasi.

Hal itu karena sejarah Orde Baru yang dipenuhi dengan catatan hitam terhadap hak asasi manusia. Mulai dari pembunuhan, penghilanglan, penyiksaan dan perampasan hak-hak oleh penguasa. Termasuk hak berpolitik. Puncak dari itu semua adalah adanya pembunuhan masal yang dilakukan oleh tentara kepada anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Meraka semua menjadi korban hanya dikarenakan mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan penguasa.

Seiring dengan semangat berdemokrasi pasca runtuhnya rezim Soeharto, wacana terhadap hak asasi manusia kembali dimunculkan dan diperjuangkan. Hasilnya, adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih mengakomodasi dan menghormati kedudukan hak asasi. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM diberlakukan sebagai peraturan organik terhadap batang tubuh UUD 1945. Lembaga resmi pemerintahan dibentuk seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dll.

Akan tetapi, pembentukan peraturan dan lembaga tersebut tidak lantas mampu mengatasi semua persoalan mengenai penegakan hak asasi manusia. Salah satu indikatornya adalah ketidakmampuan lembaga tersebut dalam mengungkap dan memproses secara hukum pelaku kejahatan hak asasi manusia masa lalu. Ironisnya, ketika hak asasi menjadi sorotan publik dan menjadi isu sentral, diwaktu bersamaan terjadi kejahatan terhadap hak asasi diantaranya adalah penculikan dan pembunuhan para aktivis 1998, terbunuhnya aktivis HAM “Munir”, sampai kejahatan terhadap korban lumpur Lapindo.

Baca juga: