Revisi Peraturan PPDB, Kemdikbud Tambah Kuota Jalur Prestasi Hingga 15%

Revisi Peraturan PPDB, Kemdikbud Tambah Kuota Jalur Prestasi Hingga 15%

Revisi Peraturan PPDB, Kemdikbud Tambah Kuota Jalur Prestasi Hingga 15%

Revisi Peraturan PPDB, Kemdikbud Tambah Kuota Jalur Prestasi Hingga 15%
Revisi Peraturan PPDB, Kemdikbud Tambah Kuota Jalur Prestasi Hingga 15%

Setelah terjadi pro kontra di masyarakat terkait proses penerimaan peserta didik baru

(PPDB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akhirnya memutuskan untuk merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB). Jalur prestasi yang memiliki kuota 5% akan ditingkatkan pada kisaran 5%-15%.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemdikbud, Muchlis Rantoni Luddin mengatakan, evaluasi ini dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Permendikbud 51 itu, khususnya meningkatkan kuota prestasi.

“Revisi ini untuk mengakomodasi saran-saran masyarakat dan saran Presiden Jokowi untuk menampung jalur prestasi dan revisi. Ini sudah ditandatangani oleh Mendikbud Muhadjir Effendy dan akan dibawa ke Menko Hukum dan HAM. (Prosesnya) harus cepat agar tidak ada lagi kekhawatiran tentang anak-anak yang berprestasi tapi tidak dapat sekolah. Jadi perbaikan jalur 5%-15% sudah tidak ada masalah,” kata Muchlis di Jakarta, Kamis (20/5) malam.

Muchlis menuturkan, revisi tersebut diputuskan setelah Kemdikbud menggelar rapat pimpinan.

Dengan begitu, jalur zonasi yang semula 90% akan dikurangi untuk kemudian diperluas ke jalur prestasi hingga kuota maksimal 15%.

Saat ditemui di kantornya semalam, Sekjen Kemdikbud, Didik Suhardi mengatakan, perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini akan dijalankan mulai hari ini, Jumat (20/6). Berarti, jalur zonasi bisa berada di kisaran 80%-85%, jalur prestasi 5%-15%, dan jalur kepindahan orangtua/wali tetap 5%.

Didik juga menuturkan, bagi daerah yang sudah menjalankan PPDB diharapkan untuk tidak mengubah skema baru dengan adanya revisi Permendikbud ini. Pasalnya, revisi Permendikbud ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah PPDB yang dihadapi oleh sebagian daerah yang belum tuntas.

“Mendikbud sudah kontak Menteri Hukum dan HAM untuk mempercepat proses.

Insya Allah hari ini sudah bisa diproses. Biasanya keluarnya perundang-undangan butuh waktu satu minggu, ini satu hari bisa selesai. Mudah-mudahan besok sudah bisa jalan,” kata Didik.

Didik menambahkan, Kemdikbud akan menyertakan revisi Permendikbud PPDB dengan surat edaran (SE) ke setiap pemda, terutama untuk daerah yang sedang bermasalah dengan skema PPDB. Sedangkan bagi daerah yang sudah selesai dan tidak mengalami kendala di lapangan, diminta agar tetap menjalankan PPDB sesuai aturan sebelumnya.

Pasalnya, Permendikbud dengan mekanisme yang baru bertujuan supaya ada fleksibilitas untuk menambah jalur prestasi. Ada pun jalur prestasi yang dimaksud adalah seperti prestasi internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik prestasi akademik maupun nonakademik.

Selanjutnya, Didik menuturkan, sistem zonasi ini telah tiga tahun dijalankan dan setiap tahun selalu dilakukan evaluasi. “Ini tahun ketiga dan kita mencoba disiplin untuk menerapkan peraturan. Karena tujuan penerapan zonasi ini kita ingin ada percepatan pemerataan layanan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini membawa konsekuensi luar bisa dan harus menjadi kesepakatan semua pihak. Sebagian besar sudah siap dengan itu (PPDB, red). Jadi boleh dikatakan yang betul-betul masih perlu revisi ada beberapa daerah saja,” ujarnya.

 

Baca Juga :