Ombudsman Kritik DKI Tak Terapkan Sistem Zonasi Murni

Ombudsman Kritik DKI Tak Terapkan Sistem Zonasi Murni

Ombudsman Kritik DKI Tak Terapkan Sistem Zonasi Murni

Ombudsman Kritik DKI Tak Terapkan Sistem Zonasi Murni
Ombudsman Kritik DKI Tak Terapkan Sistem Zonasi Murni

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho, mengkritik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang tidak menerapkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi murni seperti daerah-daerah lain.

Teguh Nugroho menegaskan seharusnya PPDB di DKI dengan jalur zonasi murni sudah bisa diterapkan. Karena kualitas pendidikan di Jakarta sudah merata dan dialokasikannya anggaran pendidikan yang besar di dalam APBD DKI setiap tahunnya.

“Sistem zonasi murni sudah pantas diterapkan di DKI Jakarta. Sekolahnya sudah bagus dan merata. Harusnya tidak perlu lagi zonasi yang berlapis dengan afirmasi dan inklusi, khusus teman-teman anak pengemudi JakLingko. Itu kan tidak terlalu diminati,” kata Teguh Nugroho saat dihubungi wartawan, Selasa (25/6/2019).

Sementara itu, Kepala Divisi Pendidikan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Rully Amirullah

mengungkapkan pihaknya mendapat informasi dari Dinas Pendidikan DKI bahwa mereka menolak menerapkan sistem itu karena tidak diajak diskusi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kalau versi mereka (Dinas Pendidikan DKI) ketika pembuatan Permendikbud 51/2018 mereka enggak diundang atau diajak bicara. Dan sekaligus juga hal ini sudah diketahui Kemdikbud sendiri,” kata Rully Amirullah.

Meski demikian, menurut Rully, Dinas Pendidikan DKI sudah diajak rapat koordinasi terkait PPDB bersama Dinas Pendidikan Depok, Bekasi dan Jawa Barat pada Mei 2019.

Diungkapkannya, daerah yang tidak menerapkan jalur zonasi murni seperti DKI, bisa dikenakan sanksi sesuai Permendikbud 51 tahun 2018 tentang PPDB Tahun Ajaran 2019/2020. Di pasal 41 dalam Permendikbud tersebut telah diatur sanksi.

“Di pasal 41 itu diatur setiap pemda yang tidak melakukan atau tidak mengikuti Permendikbud 51/

2018 akan diberikan sanksi lewat Kemdagri. Teguran dan sebagainya,” ujar Rully Amirullah.

Seperti diketahui, PPDB 2019 jalur zonasi dengan sistem daring (online) untuk jenjang SMA di Provinsi DKI Jakarta dimulai Senin (24/6/2019) pukul 08.00 WIB sampai Rabu lusa pukul 14.00 WIB. Di DKI Jakarta, PPDB dilakukan kombinasi domisili dan hasil nilai Ujian Nasional (UN).

 

Sumber :

http://blog.ub.ac.id/petrusarjuna/sejarah-arya-damar/