Sejarah Gapi (Gabungan Politik Indonesia)

Sejarah Gapi (Gabungan Politik Indonesia)

Sejarah Gapi (Gabungan Politik Indonesia)

Sejarah Gapi (Gabungan Politik Indonesia)
Sejarah Gapi (Gabungan Politik Indonesia)

Perkembangan organisasi pergerakan nasional pada awal sejarahnya mengalami pasang surut, naik turun, dan jatuh bangun.

Pada pembahasan ini akan dijelaskan perihal salah satu organisasi pergerakan nasional tersebut yaitu Gapi (Gabungan Politik Indonesia), sejarah gapi, latar belakang Gapi, Tokoh pendiri Gapi, Tujuan dan perkembangan Gapi.

Sejarah Gapi

Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutardjo Kartohadikusumo mengajukan permintaan atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakilwakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggotanya memiliki hak yang sama.

Tujuannya yaitu untuk menyusun suatu rencana derma kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Namun permintaan tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda.

Tokoh pendiri Gapi

Adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut, atas prakarsa Moh. Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (Gapi).

Berikut ini ada beberapa alasan yang mendorong terbentuknya Gapi. (https://blog.fe-saburai.ac.id/pengertian-seni-rupa-murni-jenis-gambar-dan-10-contohnya/)

a. Kegagalan petisi Sutarjo. Petisi ini berisi permohonan semoga diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tujuannya yaitu semoga bangsa Indonesia diberi pemerintahan yang berdiri sendiri.

b. Kepentingan internasional akhir timbulnya fasisme.

c. Sikap pemerintah yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa Indonesia.

Tujuan Gapi

Tujuan Gapi yaitu menuntut pemerintah Belanda semoga Indonesia memiliki dewan legislatif sendiri, sehingga Gapi memiliki semboyan Indonesia Berparlemen.

Tuntutan Indonesia Berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih. Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman lantaran diketuai oleh Dr. F.H.Visman.

Tugas komisi ini yaitu memeriksa dan mem-pelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Namun, sesudah melaksanakan penelitian, Komisi Visman mengeluarkan kesimpulan yang mengecewakan bangsa Indonesia.

Menurut komisi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam ikatan Kerajaan Belanda. Gapi menolak keputusan tersebut, alasannya yaitu dianggap hanya rekayasa Belanda dan bertentangan dengan cita-cita rakyat Indonesia.