Bapenda Harus Inovatif

Bapenda Harus Inovatif

Bapenda Harus Inovatif

 

Bapenda Harus Inovatif

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan pajak yang menduduki peringkat kedua setelah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu tahun 2017 optimalisasi PBB P2 di Kota Bogor baru mencapai 69 persen.

Hal tersebut diungkapkan

Plt. Wali Kota Bogor Usmar Hariman seusai membuka Pekan Panutan PBB P2 di Plaza Balaikota jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Senin (07/05/2018).

Terkait hal itu Usmar memberikan apresiasi kepada 68 tokoh masyarakat dan aparatur di wilayah yang membantu penyebaran SPPT PBB P2 di wilayah. “Kita dorong mereka agar lebih giat lagi memonitor wajib PBB P2,” katanya.

Demikian pula kepada stakeholder terkait yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Usmar meminta harus melakukan langkah-langkah atau upaya inovatif sehingga tujuan meningkatkan optimalisasi PBB P2 progresnya bisa meningkat diatas 70 persen.

“Dengan optimalisasi diharapkan potensi PBB P2 itu bisa ditingkatkan. Demikian pula dengan sosialisasi dan aspek-aspek lain yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena hal itu juga merupakan faktor-faktor lain yang menentukan taat tidaknya wajib pajak PBB P2,” jelasnya.

Usmar menyebutkan

Kendala lain yang menghambat optimalisasi PBB P2, saat ini di lapangan masih ditemui sekelompok kecil masyarakat yang mengatakan ini tanah saya masa harus bayar pajak. Persoalan ini tentunya menyangkut ketata pemerintahan yang sudah diatur di dalam Undang-undang.

Undang-Undang mewajibkan PBB P2

Undang-Undang mewajibkan PBB P2 harus dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya melakukan sosialisasi, pembinaan dan upaya-upaya lainnya.

Pemkot Bogor

Bahkan pada titik tertentu Pemkot Bogor juga menghilangkan pemungutan pajak terutama kepada warga tidak mampu yang nilainya pajaknya dibawah Rp. 100 ribu. Artinya tidak lantas mutlak seluruh masyarakat dibebankan pajak. “Namun disisi lain pemerintah juga perlu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga masyarakat bisa saving untuk sekolah, kesehatan, dan kebutuhan lainnya,” ujarnya.

Artikel terkait: